PROGRAM PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAT (PKPA) ONLINE KELAS ANGKATAN II
Informasi lebih lanjut : 0812 9009 8838 (IKADIN Jakarta Selatan)
Kasus Korupsi Pembangunan Shelter Tsunami: Tinjauan Kasus dan Implikasinya
Kepala Bagian Penyidikan Badan Anti-Korupsi (BARK) Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa beberapa shelter tsunami yang terlibat korupsi menjadi tidak bermanfaat. Saat ini, BARK sedang menyelidiki dugaan korupsi dalam pembangunan shelter tsunami di beberapa lokasi. Namun,…
Komnas HAM Khawatirkan Dampak Negatif Putusan Bebas Terhadap Pelaku TPPO
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengkritik keputusan bebas yang diberikan kepada Terbit Rencana Perangin-angin, mantan Bupati Langkat, dalam kasus Perdagangan Orang yang dikenal sebagai “kerangkeng manusia”. Menurut Anggota Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah,…
Dukungan APINDO untuk Kesejahteraan Ibu dan Anak Meski Ada Kebijakan Cuti 6 Bulan
Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, menyatakan bahwa kebijakan pemberian cuti melahirkan hingga enam bulan harus diterima dengan baik oleh pengusaha. Tujuannya adalah untuk menciptakan generasi unggul di masa depan. Muhadjir menekankan bahwa…
Langkah DPR RI: 27 RUU Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan Mendapat Persetujuan
DPR RI telah menyetujui 27 Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Sulawesi Selatan (Sulsel) menjadi usulan inisiatif dari DPR. RUU tersebut telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPR ke-21 Masa Persidangan V…
DPR Revisi UU Wantimpres Menjadi DPA dalam Waktu Singkat
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan revisi terhadap Undang-undang Nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (UU Wantimpres). Melalui revisi tersebut, DPR mengganti istilah Wantimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang sebelumnya telah dihapus. Perubahan…
Kasus Gratifikasi Hukum: PDI-P Laporkan Kembali Penyidik KPK ke Dewan Pengawas
Tim Hukum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P kembali melaporkan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengejar buron Harun Masiku, AKBP Rossa Purbo Bekti, ke Dewan Pengawas (Dewas). Anggota Tim Hukum DPP PDI-P, Johannes Tobing, menyampaikan…
Komnas HAM Minta Penegak Hukum Usut Kasus Peretasan PDN dengan Transparan
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah mengeluarkan rekomendasi terkait insiden peretasan Pusat Data Nasional (PDN) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Mereka mendesak agar penegak hukum menyelidiki secara menyeluruh dan transparan peristiwa yang mengakibatkan…
PPP Ajukan Gugatan Baru ke MK Terkait Ambang Batas Parlemen
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sedang berupaya untuk mencapai kursi di Senayan, meskipun enam gugatan sengketa hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 yang mereka ajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) ditolak. Kali ini, PPP melalui salah satu anggotanya,…
KPK Ungkap Korupsi Pengadaan APD Covid-19 dari Anggaran BNPB, Tiga Orang Terlibat
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa pengadaan alat pelindung diri (APD) Covid-19 menggunakan dana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah terlibat dalam praktik korupsi. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menyebutkan bahwa pelanggaran hukum…
Sidang Praperadilan: Penyidik dan Ahli Hukum Berbeda Pendapat Tentang Penangkapan
Ahli hukum pidana Suhandi Cahaya, yang dihadirkan sebagai saksi ahli oleh tim kuasa hukum Pegi Setiawan dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA pada Rabu (3/7/2024), berdebat dengan kuasa hukum Polda Jawa Barat….
Inovasi Kepolisian: Aplikasi Digital untuk Perizinan Acara di Indonesia
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigi Prabowo telah resmi meluncurkan sebuah aplikasi digital yang terkait dengan izin penyelenggaraan acara di berbagai daerah di Indonesia. Acara peluncuran aplikasi tersebut berlangsung di Gedung The Tribrata, Jakarta…