Langkah DPR RI: 27 RUU Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan Mendapat Persetujuan

10 July 2024 - 11:19WIB

Situasi rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/2024). (KOMPAS.com/ Tatang Guritno)
Situasi rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/2024). (KOMPAS.com/ Tatang Guritno)

DPR RI telah menyetujui 27 Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Sulawesi Selatan (Sulsel) menjadi usulan inisiatif dari DPR. RUU tersebut telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPR ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023/2024 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada hari Selasa (9/7/2024). Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang memimpin rapat, menanyakan kepada para hadirin apakah RUU tersebut dapat disetujui atau tidak. “Apakah 27 RUU tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan yang telah disampaikan sebelumnya dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI?” tanya Cak Imin.

“Setuju,” jawab para anggota DPR.

Selain itu, Cak Imin juga meminta persetujuan dari setiap fraksi di DPR. Semua fraksi partai politik telah menyerahkan pandangan mereka terhadap 27 RUU mengenai Kabupaten/Kota yang menjadi usulan inisiatif DPR RI. Berikut merupakan daftar 27 RUU tersebut yang telah disetujui menjadi usulan DPR:

1. Rancangan Undang-Undang mengenai Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah

2. Rancangan Undang-Undang mengenai Kabupaten Tolitoli di Provinsi Sulawesi Tengah

3. Rancangan Undang-Undang mengenai Kabupaten Banggai di Provinsi Sulawesi Tengah

4. Rancangan Undang-Undang mengenai Kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi Tengah

5. Rancangan Undang-Undang mengenai Kabupaten Sinjai di Provinsi Sulawesi Selatan

6. Rancangan Undang-Undang mengenai Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan

7. Rancangan Undang-Undang mengenai Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan

8. Rancangan Undang-Undang mengenai Kabupaten Jeneponto di Provinsi Sulawesi Selatan

9. Rancangan Undang-Undang mengenai Kabupaten Takalar di Provinsi Sulawesi Selatan

10. Rancangan Undang-Undang mengenai Kabupaten Gowa di Provinsi Sulawesi Selatan

11. Rancangan Undang-Undang mengenai Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan 12. Rancangan Undang-Undang mengenai Kabupaten Maros di Provinsi Sulawesi Selatan

13. Rancangan Undang-Undang mengenai Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di Provinsi Sulawesi Selatan

14. Rancangan Undang-Undang mengenai Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan

15. Rancangan Undang-Undang mengenai Kabupaten Soppeng di Provinsi Sulawesi Selatan

16. Rancangan Undang-Undang mengenai Kota Pare-Pare di Provinsi Sulawesi Selatan

17. Rancangan Undang-Undang mengenai Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan

18. Rancangan Undang-Undang mengenai Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan

19. Rancangan Undang-Undang mengenai Kabupaten Wajo di Provinsi Sulawesi Selatan

20. Rancangan Undang-Undang mengenai Kabupaten Sindenreng di Provinsi Sulawesi Selatan

21. Rancangan Undang-Undang mengenai Kabupaten Pinrang di Provinsi Sulawesi Selatan

22. Rancangan Undang-Undang mengenai Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan

23. Rancangan Undang-Undang mengenai Kabupaten Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan

24. Rancangan Undang-Undang mengenai Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan

25. Rancangan Undang-Undang mengenai Kabupaten Majene di Provinsi Sulawesi Barat

26. Rancangan Undang-Undang mengenai Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat

27. Rancangan Undang-Undang mengenai Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat.

Artikel ini telah terbit di kompas.com