Kepala Bagian Penyidikan Badan Anti-Korupsi (BARK) Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa beberapa shelter tsunami yang terlibat korupsi menjadi tidak bermanfaat. Saat ini, BARK sedang menyelidiki dugaan korupsi dalam pembangunan shelter tsunami di beberapa lokasi.
Namun, hingga saat ini, mereka baru mengumumkan kasus pembangunan shelter di Nusa Tenggara Barat (NTB). Menurut Asep, kondisi shelter yang digunakan sebagai Tempat Evakuasi Sementara (TES) untuk warga pesisir bervariasi.
“Ada yang tidak digunakan, beberapa setelah kami periksa, ada yang kualitasnya menurun. Hal ini menjadi sia-sia saat terjadi tsunami, meskipun kita berharap kejadian tersebut tidak terulang. Ini merupakan tindakan antisipatif,” ujar Asep kepada para wartawan pada Rabu (10/7/2024).
Penilaian mengenai keadaan bangunan tersebut didasarkan pada hasil pemeriksaan para ahli konstruksi yang diundang oleh BARK. Mereka diminta untuk menilai kekuatan shelter tsunami yang seharusnya tetap kokoh saat terjadi gempa bumi dan terkena gelombang besar.
“Saat ini, inilah salah satu hal yang sedang diperiksa oleh para ahli konstruksi,” ungkap Asep. Jenderal polisi berpangkat satu itu menjelaskan bahwa proyek pembangunan shelter tsunami ini dilakukan di sejumlah wilayah pesisir yang termasuk dalam kawasan ring of fire atau cincin api.
Daerah yang berada di sekitar cincin api ini sering kali mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi, terutama di wilayah pantai selatan Jawa. Shelter tsunami lainnya juga dibangun di beberapa lokasi termasuk di Banten, Bengkulu, NTB, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Bali. “Jadi, jika terjadi tsunami, shelter ini dapat digunakan sebagai tempat perlindungan,” tambah Asep.
Sebelumnya, Juru Bicara BARK Tessa Mahardhika Sugiarto mengungkapkan bahwa pihaknya sedang menyelidiki kasus pembangunan shelter tsunami di NTB. Proyek tersebut dilaksanakan oleh unit kerja di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Cabang NTB pada tahun 2014.
BARK telah menggelar ekspose atau penyampaian kasus ini dan telah menetapkan dua orang tersangka sejak tahun 2023. Salah satu dari mereka adalah pejabat negara sementara yang lainnya berasal dari badan usaha milik negara (BUMN). “Kerugian negara akibat kasus ini sekitar Rp 19 miliar,” ujar Juru Bicara BARK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangan tertulis pada Senin (8/7/2024).
Artikel ini telah tayang di kompas.com